Sejarah Pembentukan Kabupaten Nias Barat
Pada tanggal 29 Oktober 2008 kabupaten Nias Barat yang terdiri dari 8 kecamatan disahkan menjadi sebuah daerah otonomi baru (DOB) kabupaten oleh Rapat Paripurna DPR RI dan Presiden RI mengesahkannya pada tanggal 26 November 2008 dalam UU nomor 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat.
Bersama Kabupaten Nias Barat ada 11 UU Pembentukan Kabupaten/Kota yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. RUU yaitu Kota Tangerang Selatan (Banten), Kab Tambrauw (Papua Barat), Kab Pulau Morotai (Maluku Utara), Kab Intan Jaya (Papua), Kab Deiyai (Papua), Kab Sabu Raijua (NTT), Kab Pringsewu (Lampung), Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kab Nias Utara (Sumut), Kab Tulang Bawang Barat (Lampung), dan Kab Mesuji (Lampung).
Perjuangan Nias Barat
Terwujudnya Kabupaten Nias Barat (Kanisbar) menempuh waktu dan liku-liku yang cukup panjang dimulai dari pembentukan Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Kanisbar pusat di Gunung Sitoli oleh Pembina/Penasehat Keluarga Besar SALOM pada tanggal 18 Oktober 2003 ( yang ditandatangani oleh bapak Tal Gulö BA, A.A Giawa BA, HB.Marundruri, EL Halawa BA, Drs.SD Waruwu) kemudian dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas yang diketuai bapak Aro Daeli BA dan Sekretaris Adieli Gulö dengan surat keputusan Nomor : 03/SK/03 tanggal 10 Nopember 2003 lalu dibuatkan Naskah Pelantikan oleh Bupati Nias bapak Binahati Baeha SH, tanggal 10 Nopember 2003.
BPP Kanisbar pusat diketuai Zemi Gulö SH dan Sekretaris Raradödö Daeli SIp dan BPP Kanisbar perwakilan Jakarta dibentuk Surat Keputusan Nomor : SK-14/BPP-KNB/2004 tanggal 17 Juli 2004 yang diketuai oleh Drs .Marthin Luther Daeli Msi dan sekretaris Yupiter Gulo SE, MM sedangkan BPP Kanisbar perwakilan di Medandiketuai oleh Ir. Sudirman Halawa SH.Pengangkatan perwakilan Jakarta dan Medan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BPP Kanisbar pusat Zemi Gulö SH dan Raradödö Daeli SIp.
Setelah perjuangan tak ada titik terang sampai tahun 2006 walaupun sempat DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden Megawati untuk membuat RUU Kanisbar agar bisa dibicarakan dan disetujui Pemerintah dengan Surat Nomor : R U.02/2492/DPR-RI/2004 tanggal 27 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI pada waktu itu Bapak Ir. Akbar Tanjung.
Maka pada pertemuan BPP Kanisbar perwakilan Jakarta pada tanggal 5 dan 19 Maret 2007 di Hotel Mercure Jl.Hayam Wuruk Jakarta dan Sidang komisi II DPR RI pada tanggal 24 Maret 2007 secara intens perjuangan pembentukan Kanisbar semakin ditingkatkan.
Pertemuan masyarakat Nias barat pada tanggal 5 Maret 2007 tidak selesai maka diputuskan untuk dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2007 di tempat yang sama di hotel mercure jl. hayam wuruk Jakarta.
Pada pertemuan tanggal 19 Maret 2007 yang dimulai dari jam 9 pagi ini setelah makan siang maka oleh Firman Jaya Daely membawa 3 orang anggota DPR RI dari komisi II kedalam rapat. Cerita punya cerita hal ikhwal ini terjadi ketika Firman jaya Daely datang ke hotel Mercure melihat ada supir bapak Fakhrudin wakil ketua komisi II DPR RI dan menanyakan ada acara apa kenapa ada disini pak Fachruddin, ternyata secara kebetulan komisi II DPR RI sedang mengadakan rapat di hotel yang sama. Maka atas informasi itulah Firman Jaya mengusahakan ketiga anggota komisi II datang ke rapat masyarakat Nias barat yaitu bapak Fachruddin SH (wakil ketua komisi II), Dra. Eddy Mihati MSi dan Drs. Ben Vincent Djeharu, MM.
Singkat kata bapak Fachruddin SH menganjurkan kalau mau mengusulkan pemekaran di Nias maka diusahakan sekaligus 3 DOB yaitu Nias Barat, Nias Utara dan diusulkan lagi kota Gunungsitoli dengan harapan kedepan di pulau Nias ada 5 daerah tingkat II sehingga memenuhi syarat untuk sebuah propinsi. Kedua kata beliau pada hari kamis 24 Maret 2007 (lima hari lagi) diminta Panitia dan masyarakat Nias datang ke DPR RI pada sidang komisi II dengan membawa minimal ada anggota DPRD dari kabupaten Nias.
Sore sabtu tanggal 19 Maret 2007 itu juga Marthin Luther daely mengontak BPP Nias Utara dan Pemda serta anggota DPRD Nias guna mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka menghadiri sidang komisi II DPR RI 5 hari mendatang. Maka untuk pertama kali usulan pembentukan kota Gunungsitoli dibuat baik pada administrasi di Pemda, di DPRD dan kepanitiaan di masyarakat. Dan kota Gunungsitoli ini mungkin merupakan DOB paling cepat prosesnya di Indonesia (24 Maret 2007 – 29 Oktober 2008).hehe…jangan dilupakan ya.
Pada hari kamis tanggal 24 Maret 2007 masyarakat Nias beserta Pemda dan DPRD Nias menghadiri sidang komisi II DPR RI yang dipimpin bapak Fachruddin dengan agenda pemutahiran data usulan pembentukan kabupaten Nias Barat dan Nias Utara serta usulan baru pembentukan kota Gunungsitoli sebagai hak inisiatif DPR RI.
Rentetan perjuangan dilakukan oleh putra/i Nias barat baik secara koordinasi dengan panitia pemekaran Nias yang dibentuk oleh bupati Nias pada tanggal 29 Maret 2007 yang diketuai oleh Marthin Luther daely maupun tanpa koordinasi dengan bermanuver ke DPR RI seperti ke komisi II, badan legislasi, bamus dan wakil ketua DPR RI Sutarjo Guritno.
Demikian juga ke DPRD Sumatera Utara Putra Nias barat Berjuang disana sebelum dan pada saat sidang paripurna DPRD Sumut.
Sedangkan Persetujuan DPRD propinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada sidang paripurna tanggal 17 September 2007 dan kemudian disusul oleh Persetujuan Gubernur Sumatera Utara.
Usulan pembentukan Kabupaten Nias Barat disetujui dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan 11 September 2007 bersama 14 calon daerah otonomi lainnya dalam kelompok 15. dan pada tanggal 10 desember 2007 keluar amanat presiden (ampres) dalam waktu yang sama UU mengenai Pemekaran yang sebelumnya mengacu pada UU no.129/2000 diganti dengan UU no.78/2007 yang memiliki persyaratan yang lebih berat sehingga ampres yang sudah ada harus disesuaikan lagi dan keluar bulan Februari 2008.
Sejalan dengan adanya ampres dan persetujuan DPR RI mengenai usulan pembentukan Kanisbar maka Depagri dan DPOD serta Tim Komisi II DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turun ke daerah Nias Barat pada bulan Maret s/d September 2008.
Demikianlah sekilas rentetan perjuangan yang ditempuh sampai Nias Barat menjadi sebuah kabupaten dan memulai babak baru untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai sektor kehidupan. Semoga lebih cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya. Ya’ahowu
Terlihat pada sidang paripurna DPR RI di Senayan pagi dan siang hari serta malamnya pada syukuran di gedung STT jln.Proklamasi Jakarta masyarakat Nias Barat diantaranya Bapak :
Ama Arif Gulo, Ama Anton Daeli, Ama Agus Daeli, Ama Dicky Gulo, Ama Soza Maruhawa, Ama Soma Marundruri, Ama Eri Zebua, Ama Iman Daeli, Ama Teti Gulo, Ama Noni Daeli, Ama Nito (Otniel Waruwu), Ama Klara Daeli, Ama Sintia Gulo, Ama Fandi/Oneyus Halawa, Ama Devi Daeli Ama Ester Daeli, Ama Berlian Hia, Ama Uti Daeli, Firman Jaya Daeli, Ebenezer Hia, Loni Gulo, Nefos Daeli, Yeremia Lase, Eta Daeli, Zemi Gulo, Sudirman Halawa, Efendi Zebua, Sulaeman Daeli, Eberlin Halawa, Dodo Hia, Afolo Daeli, Fa’a Maruhawa, Arif Gulo, Ato Daeli, Leopold Daeli, Fadaosi Waruwu, Era-era Hia, Pariaman Daeli, Fa’a Daeli, Suparman Daeli, Eduar Zai, Tema Gulo, Kiel Daeli, Yoseti Gulo, Misionaris Daeli, Kurnia Lase, Usman Hia dll sekitar 200 orang.
Sejarah Nias Barat :
I. Berdasarkan Historis Teritorial Kewilayahan
Pada tahun 1919 sewaktu Nias dijajah oleh Belanda Pulau Nias hanya terdiri dari 8 kecamatan dan salah satu kecamatannya adalah kecamatan Nias Barat dengan Ibukota di Lahagu. Kecamatan Nias Barat terdiri dari 7 öri atau negeri yaitu :
1. Lahagu
2. Tugala’oyo
3. Moro’ö
4. Ulumoro’ö
5. Ma’u
6. Lahömi
7. Hinako
Pada tahun 1945 dan sebelumnya sejak Nias dijajah oleh Jepang dan sampai pada jaman kemerdekaan di 1965 kecamatan Nias Barat terdiri dari 5 öri atau negeri yaitu :
1. Lahömi dengan pusat Tuhenöri di Fulölö
2. Hinako dengan pusat Tuhenöri di Hinako
3. Talunoyo dengan pusat Tuhenöri di Lahagu
4. Ulu Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Simaeasi/Lawelu
5. Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Iraonogambö
Pada tahun 1966 sampai pada tahun 1999 dan sampai ada usulan pembentukan daerah otonomi, kecamatan di wilayah Nias Barat terdiri dari 2 kecamatan yaitu
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kematan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
Pada tahun 2003 sewaktu usulan pembentukan Kabuparen Nias Barat terdiri dari 3 kecamatan yaitu
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe/Fadorobahili
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi (Pemekaran dari Kecamatan Gidö).
Pada Pemekaran kecamatan berdasarkan perda no.5 tahun 2005 maka wilayah kabupaten Nias Barat menjadi :
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi
4. Kecamatan Mandrehe Utara dengan ibukota Lahagu
5. Kecamatan Mandrehe Barat dengan ibukota Lasarafaga
6. Kecamatan Moro’ö dengan ibukota Hilifadolo
7. Kecamatan Ulu Moro’ö dengan ibukota Lawelu
8. Kecamatan Lahömi dengan ibukota Sitölubanua
II. Berdasarkan Historis Strategi Perjuangan
Seiring dengan kemerdekaan negara republik Indonesia maka wilayah Nias Barat yang terdiri dari öri Lahömi, öri Hinako, öri Talunoyo, öri Ulu Moro’ö, öri Moro’ö sangat terisolir dan boleh dikatakan merupakan wilayah yang terabaikan dari pemerintahan daerah kabupaten yang berpusat di Gunungsitoli.
Oleh keterbelakang tersebutlah maka di Nias Barat tak ubahnya seperti wilayah yang belum merdeka artinya para pejabat pemerintah yang ditempatkan disana bukan bertindak sebagai pamong pengayom masyarakat melainkan menjadi orang-orang yang menakuk-nakuti rakyat dengan memberikan berbagai beban pekerjaan dan pembayaran kepada rakyat seperti beban memperbaiki jalan raya dan berbagai macam pungutan.
Keadaan pada birokrasi pemerintahan yang menjadikan wilayah Nias Barat terabaikan hal yang sama terjadi dalam bidang pelayanan keagamaan dimana hirarki yang terlalu jauh antara jemaat dengan kantor pusat BNKP atau kantor pendeta distrik akan sangat mengganggu kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Maka demi mengutamakan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada jemaat yang berada jauh dipedalaman Nias Barat dengan berani tiga orang pendeta distrik yaitu 1. Pdt. Kart Dalihuku Marundruri dari distrik Hinako 2. Pdt. Fosasi Daeli dari distrik Lahömi dan 3. Pdt. Fangaro Gulö dari distrik Moro’ö menyatakan mendirikan gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) pada 16 April 1952 yang mana dengan demikian memiliki keleluasaan dalam melakukan pelayanan kepada jemaat dan tidak memiliki beban psikologis yang dibatasi oleh panjangnya rentang kendali hirarki aturan gereja di BNKP. Tujuan utamanya adalah jemaat atau umat harus dilayani secara sungguh-sungguh tanpa dihalangi oleh aturan yang rumit.
Berpedoman pada keberanian para rohaniawan Nias Barat yang lebih mementingkan pelayanan umat atau rakyat daripada atasan di hirarki. Maka pada tahun 1950an juga tokoh masyarakat di Nias Barat telah memperbincangkan rencana pembentukan kabupaten Nias Barat namun oleh berbagai hambatan niat tersebut belum bisa terwujud.
Susahnya akses jalan dari Nias Barat ke Gunungsitoli yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menyelusuri jalan setapak, naik dan turun gunung, menyelusuri dan menyeberang sungai apakah itu sungai Lahömi, Moro’ö, Siwalawa, Oyo, Muzöi serta sungai kecil lainnya belum lagi yang dari Hinako harus menyeberangi lautan menuju ke Sirombu. Melewati jalan lumpur yang dalamnya setinggi paha orang dewasa di ndraso noyo atau bermalam di pinggir jalan kalau dihalangi banjir atau terpaksa menginap di pondok/ndrundru nose di persawahan, ini merupakan bagian kisah anak-anak Nias Barat yang berjuang untuk meneruskan sekolah ke Sekolah Lanjutan Atas di Gunungsitoli karena belum ada SLTA di Nias Barat dan kondisi ini masih berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 1980an.
Atas dasar senasib dan sepenanggungan inilah anak-anak sekolah SMA, SPG dan STM yang berasal dari kecamatan Sirombu, Mandrehe, Lolowa’u dan sebagian dari Tugala oyo Alasa bersatu rasa di Gunungsitoli pada tahun 1960an mereka saling membantu bila terjadi perkelahian sesama pelajar pada waktu itu, memang tahun 60an sampai 70an tawuran pelajar sering terjadi di Gunungsitoli, tawuran pelajar antar daerah.
Karena saling bertemu di gereja BNKP segitiga pada hari minggu, maka mereka sepakat membawakan koor yang diberi nama koor SION dan boleh dikatakan setiap minggu mereka berkumpul untuk latihan koor, persaudaraan dan kebersamaan itulah yang menjadi cikal bakal terbentukknya persekutuan doa SALOM yang akhirnya menjadi Ormas dan organisasi inilah yang membentuk Panitia Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Nias Barat (BPP Kanisbar) Pusat dengan ketua Zemi Gulö SH, sekretaris Raradödö Daeli SIp dan bendahara Oneyus Halawa SE, pada tanggal 18 Oktober 2003 dan direvisi menjasi SK no.03/SK/03 pada tanggal 10 Nopember 2003 yang ditandatangani Aro Daeli BA (ketua) dan Adieli Gulö (sekretaris).
Sumber : Gema Nias Barat
Pada tanggal 29 Oktober 2008 kabupaten Nias Barat yang terdiri dari 8 kecamatan disahkan menjadi sebuah daerah otonomi baru (DOB) kabupaten oleh Rapat Paripurna DPR RI dan Presiden RI mengesahkannya pada tanggal 26 November 2008 dalam UU nomor 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat.
Bersama Kabupaten Nias Barat ada 11 UU Pembentukan Kabupaten/Kota yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. RUU yaitu Kota Tangerang Selatan (Banten), Kab Tambrauw (Papua Barat), Kab Pulau Morotai (Maluku Utara), Kab Intan Jaya (Papua), Kab Deiyai (Papua), Kab Sabu Raijua (NTT), Kab Pringsewu (Lampung), Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kab Nias Utara (Sumut), Kab Tulang Bawang Barat (Lampung), dan Kab Mesuji (Lampung).
Perjuangan Nias Barat
Terwujudnya Kabupaten Nias Barat (Kanisbar) menempuh waktu dan liku-liku yang cukup panjang dimulai dari pembentukan Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Kanisbar pusat di Gunung Sitoli oleh Pembina/Penasehat Keluarga Besar SALOM pada tanggal 18 Oktober 2003 ( yang ditandatangani oleh bapak Tal Gulö BA, A.A Giawa BA, HB.Marundruri, EL Halawa BA, Drs.SD Waruwu) kemudian dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas yang diketuai bapak Aro Daeli BA dan Sekretaris Adieli Gulö dengan surat keputusan Nomor : 03/SK/03 tanggal 10 Nopember 2003 lalu dibuatkan Naskah Pelantikan oleh Bupati Nias bapak Binahati Baeha SH, tanggal 10 Nopember 2003.
BPP Kanisbar pusat diketuai Zemi Gulö SH dan Sekretaris Raradödö Daeli SIp dan BPP Kanisbar perwakilan Jakarta dibentuk Surat Keputusan Nomor : SK-14/BPP-KNB/2004 tanggal 17 Juli 2004 yang diketuai oleh Drs .Marthin Luther Daeli Msi dan sekretaris Yupiter Gulo SE, MM sedangkan BPP Kanisbar perwakilan di Medandiketuai oleh Ir. Sudirman Halawa SH.Pengangkatan perwakilan Jakarta dan Medan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BPP Kanisbar pusat Zemi Gulö SH dan Raradödö Daeli SIp.
Setelah perjuangan tak ada titik terang sampai tahun 2006 walaupun sempat DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden Megawati untuk membuat RUU Kanisbar agar bisa dibicarakan dan disetujui Pemerintah dengan Surat Nomor : R U.02/2492/DPR-RI/2004 tanggal 27 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI pada waktu itu Bapak Ir. Akbar Tanjung.
Maka pada pertemuan BPP Kanisbar perwakilan Jakarta pada tanggal 5 dan 19 Maret 2007 di Hotel Mercure Jl.Hayam Wuruk Jakarta dan Sidang komisi II DPR RI pada tanggal 24 Maret 2007 secara intens perjuangan pembentukan Kanisbar semakin ditingkatkan.
Pertemuan masyarakat Nias barat pada tanggal 5 Maret 2007 tidak selesai maka diputuskan untuk dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2007 di tempat yang sama di hotel mercure jl. hayam wuruk Jakarta.
Pada pertemuan tanggal 19 Maret 2007 yang dimulai dari jam 9 pagi ini setelah makan siang maka oleh Firman Jaya Daely membawa 3 orang anggota DPR RI dari komisi II kedalam rapat. Cerita punya cerita hal ikhwal ini terjadi ketika Firman jaya Daely datang ke hotel Mercure melihat ada supir bapak Fakhrudin wakil ketua komisi II DPR RI dan menanyakan ada acara apa kenapa ada disini pak Fachruddin, ternyata secara kebetulan komisi II DPR RI sedang mengadakan rapat di hotel yang sama. Maka atas informasi itulah Firman Jaya mengusahakan ketiga anggota komisi II datang ke rapat masyarakat Nias barat yaitu bapak Fachruddin SH (wakil ketua komisi II), Dra. Eddy Mihati MSi dan Drs. Ben Vincent Djeharu, MM.
Singkat kata bapak Fachruddin SH menganjurkan kalau mau mengusulkan pemekaran di Nias maka diusahakan sekaligus 3 DOB yaitu Nias Barat, Nias Utara dan diusulkan lagi kota Gunungsitoli dengan harapan kedepan di pulau Nias ada 5 daerah tingkat II sehingga memenuhi syarat untuk sebuah propinsi. Kedua kata beliau pada hari kamis 24 Maret 2007 (lima hari lagi) diminta Panitia dan masyarakat Nias datang ke DPR RI pada sidang komisi II dengan membawa minimal ada anggota DPRD dari kabupaten Nias.
Sore sabtu tanggal 19 Maret 2007 itu juga Marthin Luther daely mengontak BPP Nias Utara dan Pemda serta anggota DPRD Nias guna mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka menghadiri sidang komisi II DPR RI 5 hari mendatang. Maka untuk pertama kali usulan pembentukan kota Gunungsitoli dibuat baik pada administrasi di Pemda, di DPRD dan kepanitiaan di masyarakat. Dan kota Gunungsitoli ini mungkin merupakan DOB paling cepat prosesnya di Indonesia (24 Maret 2007 – 29 Oktober 2008).hehe…jangan dilupakan ya.
Pada hari kamis tanggal 24 Maret 2007 masyarakat Nias beserta Pemda dan DPRD Nias menghadiri sidang komisi II DPR RI yang dipimpin bapak Fachruddin dengan agenda pemutahiran data usulan pembentukan kabupaten Nias Barat dan Nias Utara serta usulan baru pembentukan kota Gunungsitoli sebagai hak inisiatif DPR RI.
Rentetan perjuangan dilakukan oleh putra/i Nias barat baik secara koordinasi dengan panitia pemekaran Nias yang dibentuk oleh bupati Nias pada tanggal 29 Maret 2007 yang diketuai oleh Marthin Luther daely maupun tanpa koordinasi dengan bermanuver ke DPR RI seperti ke komisi II, badan legislasi, bamus dan wakil ketua DPR RI Sutarjo Guritno.
Demikian juga ke DPRD Sumatera Utara Putra Nias barat Berjuang disana sebelum dan pada saat sidang paripurna DPRD Sumut.
Sedangkan Persetujuan DPRD propinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada sidang paripurna tanggal 17 September 2007 dan kemudian disusul oleh Persetujuan Gubernur Sumatera Utara.
Usulan pembentukan Kabupaten Nias Barat disetujui dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan 11 September 2007 bersama 14 calon daerah otonomi lainnya dalam kelompok 15. dan pada tanggal 10 desember 2007 keluar amanat presiden (ampres) dalam waktu yang sama UU mengenai Pemekaran yang sebelumnya mengacu pada UU no.129/2000 diganti dengan UU no.78/2007 yang memiliki persyaratan yang lebih berat sehingga ampres yang sudah ada harus disesuaikan lagi dan keluar bulan Februari 2008.
Sejalan dengan adanya ampres dan persetujuan DPR RI mengenai usulan pembentukan Kanisbar maka Depagri dan DPOD serta Tim Komisi II DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turun ke daerah Nias Barat pada bulan Maret s/d September 2008.
Demikianlah sekilas rentetan perjuangan yang ditempuh sampai Nias Barat menjadi sebuah kabupaten dan memulai babak baru untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai sektor kehidupan. Semoga lebih cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya. Ya’ahowu
Terlihat pada sidang paripurna DPR RI di Senayan pagi dan siang hari serta malamnya pada syukuran di gedung STT jln.Proklamasi Jakarta masyarakat Nias Barat diantaranya Bapak :
Ama Arif Gulo, Ama Anton Daeli, Ama Agus Daeli, Ama Dicky Gulo, Ama Soza Maruhawa, Ama Soma Marundruri, Ama Eri Zebua, Ama Iman Daeli, Ama Teti Gulo, Ama Noni Daeli, Ama Nito (Otniel Waruwu), Ama Klara Daeli, Ama Sintia Gulo, Ama Fandi/Oneyus Halawa, Ama Devi Daeli Ama Ester Daeli, Ama Berlian Hia, Ama Uti Daeli, Firman Jaya Daeli, Ebenezer Hia, Loni Gulo, Nefos Daeli, Yeremia Lase, Eta Daeli, Zemi Gulo, Sudirman Halawa, Efendi Zebua, Sulaeman Daeli, Eberlin Halawa, Dodo Hia, Afolo Daeli, Fa’a Maruhawa, Arif Gulo, Ato Daeli, Leopold Daeli, Fadaosi Waruwu, Era-era Hia, Pariaman Daeli, Fa’a Daeli, Suparman Daeli, Eduar Zai, Tema Gulo, Kiel Daeli, Yoseti Gulo, Misionaris Daeli, Kurnia Lase, Usman Hia dll sekitar 200 orang.
Sejarah Nias Barat :
I. Berdasarkan Historis Teritorial Kewilayahan
Pada tahun 1919 sewaktu Nias dijajah oleh Belanda Pulau Nias hanya terdiri dari 8 kecamatan dan salah satu kecamatannya adalah kecamatan Nias Barat dengan Ibukota di Lahagu. Kecamatan Nias Barat terdiri dari 7 öri atau negeri yaitu :
1. Lahagu
2. Tugala’oyo
3. Moro’ö
4. Ulumoro’ö
5. Ma’u
6. Lahömi
7. Hinako
2. Tugala’oyo
3. Moro’ö
4. Ulumoro’ö
5. Ma’u
6. Lahömi
7. Hinako
Pada tahun 1945 dan sebelumnya sejak Nias dijajah oleh Jepang dan sampai pada jaman kemerdekaan di 1965 kecamatan Nias Barat terdiri dari 5 öri atau negeri yaitu :
1. Lahömi dengan pusat Tuhenöri di Fulölö
2. Hinako dengan pusat Tuhenöri di Hinako
3. Talunoyo dengan pusat Tuhenöri di Lahagu
4. Ulu Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Simaeasi/Lawelu
5. Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Iraonogambö
2. Hinako dengan pusat Tuhenöri di Hinako
3. Talunoyo dengan pusat Tuhenöri di Lahagu
4. Ulu Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Simaeasi/Lawelu
5. Moro’ö dengan pusat Tuhenöri di Iraonogambö
Pada tahun 1966 sampai pada tahun 1999 dan sampai ada usulan pembentukan daerah otonomi, kecamatan di wilayah Nias Barat terdiri dari 2 kecamatan yaitu
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kematan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
2. Kematan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
Pada tahun 2003 sewaktu usulan pembentukan Kabuparen Nias Barat terdiri dari 3 kecamatan yaitu
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe/Fadorobahili
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi (Pemekaran dari Kecamatan Gidö).
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe/Fadorobahili
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi (Pemekaran dari Kecamatan Gidö).
Pada Pemekaran kecamatan berdasarkan perda no.5 tahun 2005 maka wilayah kabupaten Nias Barat menjadi :
1. Kecamatan Sirombu dengan Ibukota Tetesua
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi
4. Kecamatan Mandrehe Utara dengan ibukota Lahagu
5. Kecamatan Mandrehe Barat dengan ibukota Lasarafaga
6. Kecamatan Moro’ö dengan ibukota Hilifadolo
7. Kecamatan Ulu Moro’ö dengan ibukota Lawelu
8. Kecamatan Lahömi dengan ibukota Sitölubanua
2. Kecamatan Mandrehe dengan Ibukota Mandrehe
3. Kecamatan Lölöfitu Moi dengan Ibukota Lölöfitu Moi
4. Kecamatan Mandrehe Utara dengan ibukota Lahagu
5. Kecamatan Mandrehe Barat dengan ibukota Lasarafaga
6. Kecamatan Moro’ö dengan ibukota Hilifadolo
7. Kecamatan Ulu Moro’ö dengan ibukota Lawelu
8. Kecamatan Lahömi dengan ibukota Sitölubanua
II. Berdasarkan Historis Strategi Perjuangan
Seiring dengan kemerdekaan negara republik Indonesia maka wilayah Nias Barat yang terdiri dari öri Lahömi, öri Hinako, öri Talunoyo, öri Ulu Moro’ö, öri Moro’ö sangat terisolir dan boleh dikatakan merupakan wilayah yang terabaikan dari pemerintahan daerah kabupaten yang berpusat di Gunungsitoli.
Oleh keterbelakang tersebutlah maka di Nias Barat tak ubahnya seperti wilayah yang belum merdeka artinya para pejabat pemerintah yang ditempatkan disana bukan bertindak sebagai pamong pengayom masyarakat melainkan menjadi orang-orang yang menakuk-nakuti rakyat dengan memberikan berbagai beban pekerjaan dan pembayaran kepada rakyat seperti beban memperbaiki jalan raya dan berbagai macam pungutan.
Keadaan pada birokrasi pemerintahan yang menjadikan wilayah Nias Barat terabaikan hal yang sama terjadi dalam bidang pelayanan keagamaan dimana hirarki yang terlalu jauh antara jemaat dengan kantor pusat BNKP atau kantor pendeta distrik akan sangat mengganggu kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Maka demi mengutamakan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada jemaat yang berada jauh dipedalaman Nias Barat dengan berani tiga orang pendeta distrik yaitu 1. Pdt. Kart Dalihuku Marundruri dari distrik Hinako 2. Pdt. Fosasi Daeli dari distrik Lahömi dan 3. Pdt. Fangaro Gulö dari distrik Moro’ö menyatakan mendirikan gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) pada 16 April 1952 yang mana dengan demikian memiliki keleluasaan dalam melakukan pelayanan kepada jemaat dan tidak memiliki beban psikologis yang dibatasi oleh panjangnya rentang kendali hirarki aturan gereja di BNKP. Tujuan utamanya adalah jemaat atau umat harus dilayani secara sungguh-sungguh tanpa dihalangi oleh aturan yang rumit.
Berpedoman pada keberanian para rohaniawan Nias Barat yang lebih mementingkan pelayanan umat atau rakyat daripada atasan di hirarki. Maka pada tahun 1950an juga tokoh masyarakat di Nias Barat telah memperbincangkan rencana pembentukan kabupaten Nias Barat namun oleh berbagai hambatan niat tersebut belum bisa terwujud.
Susahnya akses jalan dari Nias Barat ke Gunungsitoli yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menyelusuri jalan setapak, naik dan turun gunung, menyelusuri dan menyeberang sungai apakah itu sungai Lahömi, Moro’ö, Siwalawa, Oyo, Muzöi serta sungai kecil lainnya belum lagi yang dari Hinako harus menyeberangi lautan menuju ke Sirombu. Melewati jalan lumpur yang dalamnya setinggi paha orang dewasa di ndraso noyo atau bermalam di pinggir jalan kalau dihalangi banjir atau terpaksa menginap di pondok/ndrundru nose di persawahan, ini merupakan bagian kisah anak-anak Nias Barat yang berjuang untuk meneruskan sekolah ke Sekolah Lanjutan Atas di Gunungsitoli karena belum ada SLTA di Nias Barat dan kondisi ini masih berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 1980an.Atas dasar senasib dan sepenanggungan inilah anak-anak sekolah SMA, SPG dan STM yang berasal dari kecamatan Sirombu, Mandrehe, Lolowa’u dan sebagian dari Tugala oyo Alasa bersatu rasa di Gunungsitoli pada tahun 1960an mereka saling membantu bila terjadi perkelahian sesama pelajar pada waktu itu, memang tahun 60an sampai 70an tawuran pelajar sering terjadi di Gunungsitoli, tawuran pelajar antar daerah.
Karena saling bertemu di gereja BNKP segitiga pada hari minggu, maka mereka sepakat membawakan koor yang diberi nama koor SION dan boleh dikatakan setiap minggu mereka berkumpul untuk latihan koor, persaudaraan dan kebersamaan itulah yang menjadi cikal bakal terbentukknya persekutuan doa SALOM yang akhirnya menjadi Ormas dan organisasi inilah yang membentuk Panitia Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Nias Barat (BPP Kanisbar) Pusat dengan ketua Zemi Gulö SH, sekretaris Raradödö Daeli SIp dan bendahara Oneyus Halawa SE, pada tanggal 18 Oktober 2003 dan direvisi menjasi SK no.03/SK/03 pada tanggal 10 Nopember 2003 yang ditandatangani Aro Daeli BA (ketua) dan Adieli Gulö (sekretaris).
Sumber : Gema Nias Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar